ABDUL HARIS NASUTION : JENDERAL BESAR DARI MANDAILING

Jenderal Besar TNI (Purn) Dr. Abdul Haris Nasution atau yang biasa disapa Pak Nas ini lahir di Huta Pungkut, Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tanggal 3 Desember 1918. Ayahnya bernama H. Abdul Halim Nasution dan ibunya bernama Hj. Zahara Lubis. Orangtua Pak Nas berprofesi sebagai petani dan pedagang. Pak Nas dibesarkan dalam keluarga yang taat beragama Islam. Dengan bekal ketaatan yang mengalir dalam tubuhnya inilah Pak Nas menghadapi suka duka dalam dinamika dan gejolak revolusi bangsa ini.

Pak Nas mengecap pendidikan dasar di kampungnya Huta Pungkut dan kemudian melanjutkan sekolah ke Bukit Tinggi sampai tamat sekolah guru (HIK). Kemudian Pak Nas menamatkan sekolah menengah atas (AMS) dan sempat menjadi pengajar di Bengkulu dan Palembang. Setelah itu ternyata Pak Nas lebih tertarik ke dunia militer dan akhirnya masuk ke Akademi Militer (KMA) di Bandung.

Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) yang kemudian berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945. Pak Nas diangkat sebagai Panglima Divisi III TKR Priangan (sekarang Siliwangi). Pak Nas memimpin langsung perang Gerilya di Jawa Barat menghadapi Agresi Militer I Belanda 1947.

Pada 1948 Pak Nas diangkat menjadi Wakil Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dan menjadi orang nomor 2 setelah Panglima Besar Jenderal Soedirman. Karena Jenderal Soedirman dalam keadaan sakit, Pak Nas sering membuat keputusan sebagai Panglima seperti saat menghadapi pemberontakan PKI di Madiun.

Pak Nas pada Perang Kemerdekaan
Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II ke Yogyakarta yang mengakibatkan Soekarno, Hatta dan Syahrir tertawan oleh Belanda. Dalam situasi genting seperti ini, Pak Nas mengumumkan terbentuknya Pemerintahan Militer Indonesia dari gerilyanya yang kemudian disambut Syafruddin Prawiranegara dkk dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi yang kemudian menempatkan Pak Nas sebagai Panglima Jawa.

Pada tahun 1950 Pak Nas diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi dalam internal Angkatan Darat (AD). Akibat dari kebijakan Pak Nas tersebut isu persaingan perwira bekas KNIL dengan perwira bekas PETA di internal AD semakin panas. Puncaknya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 yang berakibat pencopotan Pak Nas dari jabatan KSAD.

Pak Nas dan bukunya Pokok-pokok Perang Gerilya
Pak Nas non aktif dari militer dalam kurun waktu 1952 sampai 1955. Pada masa pengasingannya ini Pak Nas aktif menuangkan pengalamannya selam perang kemerdekaan yang kemudian menjadi buku berjudul Pokok-pokok Perang Gerilya (Fundamentals of Guerilla Warfare). Buku berjudul Sekitar Sejarah Perang Kemerdekaan (11 jilid) dan Memoar : Memenuhi Panggilan Tugas (18 jilid) juga merupakan buku karya Pak Nas. Di samping menulis buku Pak Nas juga aktif dalam politik melalui Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang kemudian menjadi Partai Politik.

Pada tahun 1955 Pak Nas kembali diangkat menjadi KSAD setelah kasak-kusuk di internal AD tak kunjung terselesaikan. Adalah Kolonel Zulkifli Lubis yang mencetuskan kembali nama Pak Nas karena Pak Nas lah yang mampu mempersatukan AD. Walaupun di kemudian hari Zulkifli Lubis berselisih dengan Pak Nas dalam pemberontakan PRRI di Sumatera.

Pada tahun 1958 Pak Nas memberikan ceramah militer di Magelang yang dalam isi ceramahnya mengungkapkan bahwa “militer tidak hanya berperan dalam pertahanan dan keamanan saja namun harus mampu berperan serta dalam politik, ekonomi , sosial dan pemerintahan.” Isi pidatonya inilah yang merupakan gagasan dasar Dwifungsi ABRI.

Pak Nas dalam Operasi Pembebasan Irian Barat
Gonjang-ganjing politik di Indonesia semakin tak terkendali pada tahun 1959. Atas desakan dan dukungan Pak Nas sebagai KSAD akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang intinya kembali ke UUD 1945. Pada tahun 1962, Pak Nas diangkat menjadi Wakil Panglima Besar pembebasan Irian Barat. Kolaborasi Pak Nas, A. Yani dan Soeharto sukses dalam masalah Irian Barat ini.

Pasca pembebasan Irian Barat kekuatan PKI semakin besar di Indonesia dan masuk dalam Front Nasional bentukan Bung Karno dengan doktrin Nasakom (Nasionalis, Agama dan Komunis). Persaingan AD dan PKI semakin hari semakin panas dan timbul persaingan tiga poros Soekarno, Aidit dan Nasution dalam penyelenggaraan di Indonesia. Pada tahun 1962 Soekarno mengganti pejabat KSAD dari Pak Nas ke Ahmad Yani dan Pak Nas sendiri diberi tugas sebagai Menko Hankam/KSAB. Yani sangat dikenal sebagai loyalis Soekarno.

Walaupun KSAD sudah berganti persaingan AD dengan PKI tak kunjung reda. Untuk menghadapi PKI saat itu Pak Nas dkk melahirkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada tanggal 28 Oktober 1964. Golkar inilah yang nantinya di masa orde baru digunakan Soeharto sebagai kendaraan politiknya.

Pak Nas dalam pemakaman Pahlawan Revolusi
Puncak perseteruan AD dengan PKI terjadi pada tahun 1965 melalui peristiwa G30S di mana 6 Jenderal dan seorang perwira pertama tewas terkubur di Lubang Buaya. Pak Nas merupakan target utama PKI namun Pak Nas berhasil lolos. Putri Pak Nas, Ade Irma Suryani Nasution, menjadi korban dan meninggal sebagai perisai ayahandanya.

Ketika Soeharto berinisiatif untuk memberantas PKI, Pak Nas mendukung penuh upaya tersebut. Akhirnya G30S pun berhasil diatasi. Pasca G30S perekonomian Indonesia semakin terpuruk. Munculnya Supersemar pada 11 Maret 1966 menjadi tonggak sejarah baru Indonesia dengan munculnya jargon Orde Baru di bawah komando Soeharto.


Dengan Supersemar, Soeharto membersihkan PKI dari penyelenggara negara mulai dari pemerintahan sampai dengan MPRS. Kekosongan Ketua MPRS akhirnya diberikan kepada Pak Nas yang memang didukung mayoritas anggota MPRS. Dengan munculnya Pak Nas sebagai Ketua MPRS dan Soeharto sebagai pengemban Supersemar timbullah julukan baru yaitu Nato (Nasution-Soeharto).

Pak Nas, Soekarno dan Soeharto
Sebagai Ketua MPRS, Pak Nas lah yang memimpin Sidang Umum MPRS pertanggungjawaban Presiden Soekarno atas peristiwa G30S yang dikenal dengan nama Nawaksara. Kemudian MPRS yang dipimpin Pak Nas menolak Nawaksara dan melengserkan Soekarno dari kusi Presiden dan menyumpah Soeharto sebagai pejabat sementara Presiden RI di tahun 1967.

Setelah Soeharto menjadi Presiden, Pak Nas pun mulai disingkirkan dari penyelenggaraan negara karena Soeharto merasa Nasution, yang lebih senior tersebut, sebagai saingan berat baginya. Pada tahun 1971 Pak Nas dipensiunkan dan tahun 1972 Pak Nas digantikan Idham Chalid sebagai Ketua MPR.

Pak Nas Jenderal Besar
Setelah bebas tugas Pak Nas menyibukkan diri dengan menulis buku, orasi ilmiah di kampus-kampus, kegiatan sosial dan keagamaan. Pak Nas sering mengatakan bahwa dirinya sudah dicekal sejak tahun 1971. Kegiatannya dengan kelompok Petisi 50 yang sangat kritis pada pemerintahan Soeharto semakin menjauhkannya dengan lingkaran pemerintahan. Setelah 21 tahun merasakan pencekalan, di tahun 1992 pemerintah menyatakan bahwa tidak ada pencekalan terhadap Pak Nas.

Setelah pernyataan pemerintah tersebut, Pak Nas pun mulai ramai dikunjungi oleh junior-juniornya di ABRI. Kunjungan yang paling berkesan menurut Pak Nas adalah kunjungan Soesilo Soedarman, Edy Sudradjat dan Feisal Tanjung. Pada tanggal 5 Oktober 1997, melalui Pangab Feisal Tanjung, Pak Nas dianugerahi pangkat Jenderal Besar (bintang 5) bersama dengan Soedirman dan Soeharto.

Pak Nas juga merupakan salah satu tokoh yang sangat besar mendukung pemekaran Kabupaten Mandailing Natal di tahun 1998. Pada tanggal 6 September 2000, Pak Nas menghembuskan nafas terakhir di RSPAD Gatot Soebroto dan dimakamkan di TMP Kalibata Jakarta.

Museum Sasmitaloka Pak Nas
Pada tanggal 3 Desember 2008, rumah kediaman Pak Nas di Jl. Teuku Umar No. 40 Menteng, Jakarta dijadikan sebagai Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Dr. A.H. Nasution sebagai pengingat bagi kita para generasi muda Indonesia akan kiprah seorang Pak Nas di bumi Indonesia yang kita cintai ini.

Jika “Jenderal Soedirman adalah Bapaknya TNI, Pak Nas adalah Bapaknya Angkatan Darat (AD).” Jika “Soeharto besar dengan Golkar, Pak Nas adalah Bapaknya Golkar.” Berbagai macam julukan pernah melekat pada Pak Nas, namun julukan yang paling pas dengan Pak Nas adalah “Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai.

Semoga segala pengabdian dan dedikasi Pak Nas dalam membangun negara ini bisa menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia, generasi muda Tabagsel dan khususnya bagi generasi muda Mandailing. Ingat!!! Pak Nas adalah satu-satunya Jenderal Besar dari Mandailing.


Salam,
Riza Lubis


3 thoughts on “ABDUL HARIS NASUTION : JENDERAL BESAR DARI MANDAILING

  1. NST (Nasaktion) artinya setiap marga Nasution pasti orangnya sakti. dari segi ilmu,,dan politik…

  2. Mantap…di bandung pak Nas disebut juga bapak Siliwangi, beliau adalah Pangdam pertama Siliwangi.

    Ulasan seperti di atas sudah banyak kita baca dari berbagai sumber

    Masa kanak kanak beliau di hutapungkut belum ada yang meneliti secara mendalam, sepertinya baik untuk diangkat, barangkali bisa jadi contoh untuk generasi yang akan datang.

    Lanjut kahanggi…

  3. sungguh banyak yg dikenang dr almarhum…seleian beliau ramah ,rendah hati…dan juga sgt sederhana..smg alm ldan alm istri lapang2 dlm kubur….alm adalah saksi perkawinan kami disamping alm buya Hamka di Mesjid Agzng Kebayoran…september 1977…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *